22 November 2026

PALEMBANG | Globalsumatera.com –  Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru bergerak cepat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel Tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Penetapan tersebut dilakukan hanya beberapa hari setelah diterbitkannya surat Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan upah minimum tahun 2027.

UMP Sumsel Tahun 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp267.096 atau 6,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.942.963.

Herman Deru mengatakan, percepatan penetapan UMP tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada para pekerja atau buruh mengenai besaran upah minimum yang akan berlaku pada tahun mendatang. Dengan demikian, para pekerja dapat lebih awal mempersiapkan dan mengatur kebutuhan ekonomi keluarga.

Menurutnya, penetapan UMP Sumsel Tahun 2027 telah melalui mekanisme pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh.

Pembahasan tersebut dilaksanakan dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan pada 18 November 2026. Hasil rapat kemudian dituangkan dalam berita acara penghitungan UMP Sumsel Tahun 2027.

Penetapan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

Herman Deru menjelaskan, Dewan Pengupahan Sumsel langsung menindaklanjuti surat Menteri Ketenagakerjaan tersebut dengan menggelar rapat pembahasan dan menyepakati besaran UMP dalam waktu dua hari.

“Hanya berselang dua hari setelah surat Menteri Ketenagakerjaan diterbitkan, Dewan Pengupahan Sumsel langsung menggelar rapat pembahasan dan menyepakati besaran UMP Sumsel Tahun 2027,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan proses penetapan tersebut, Sumsel berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan UMP Tahun 2027.

“Agar mereka nyaman dan bisa mengatur bahwa upah minimum pendapatannya tahun depan sebesar ini,” ungkap Herman Deru.

Secara resmi, besaran UMP Sumsel Tahun 2027 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tanggal 19 November 2026.

Keputusan tersebut menetapkan UMP Sumsel Tahun 2027 sebesar Rp4.210.059, naik Rp267.096 atau 6,77 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 sebesar Rp3.942.963.

“Kenaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, dan pemerintah,” jelas Herman Deru saat mengumumkan penetapan UMP Sumsel Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (19/11) sore.

Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan bahwa pemberlakuan UMP Tahun 2027 diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan atau badan usaha.

Ketentuan tersebut berlaku dengan standar waktu kerja tujuh jam sehari atau delapan jam sehari dan/atau 40 jam dalam seminggu.

Ia juga mengingatkan seluruh pengusaha agar mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari UMP yang berlaku.

“Perusahaan yang selama ini telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP Tahun 2027 dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, ketentuan UMP dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil, dengan besaran upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum.

Melalui penetapan UMP tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap tercipta kepastian pengupahan bagi para pekerja sekaligus menjadi pedoman bagi dunia usaha dalam menjalankan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel Dr. Drs. Apriyadi serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel H. Indra Bangsawan, S.H., M.M. (*)

About The Author